Airlangga: RUU Cipta Kerja Atur Pelestarian Pekerja yang di-PHK

Airlangga: RUU Cipta Kerja Atur Pelestarian Pekerja yang di-PHK

PEMERINTAH memastikan pekerja yang tersentuh PHK mendapat perlindungan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

Hal itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam ketentuan pesangon, pemerintah menerapkan program Jaminan Kematian Pekerjaan (JKP).

Aturan  itu tidak mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Keadaan Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Serta, tidak menambah beban iuran bagi pekerja atau pengusaha.

Baca juga:   Soal RUU Cipta Kerja, Indef: Belum Tetap Memacu Investasi

“JKP merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja yang tersentuh PHK. Dengan manfaat berupa cash-benefit, upskilling dan upgrading, serta kanal ke pasar tenaga kerja. Jadi, bisa mendapatkan pekerjaan baru atau bisa membuka usaha, ” jelas Airlangga dalam keterangan resminya, Minggu (4/10).

Lebih lanjut, dia mengatakan mekanisme PHK tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur sebelumnya.

Terhadap pelaku usaha, Airlangga mengklaim RUU Cipta Kerja memberi khasiat yang mencakup kemudahan dan keyakinan dalam perizinan. Itu dengan menerapkan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar.

Membaca juga:   Lusa, 2 Juta Buruh Bakal Mogok Kerja Dorong RUU Cipta Kerja

“Pelaku daya juga mendapatkan insentif dan fasilitas, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan. Serta, kepastian pelayanan dalam rangka investasi, ” imbuhnya.

RUU Cipta Kerja juga mengatur perlindungan hukum yang cukup kuat untuk pelaku usaha. Dalam hal itu, dengan penerapan ultimum remedium yang terkait sanksi.

Pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi. Adapun pelanggaran yang menimbulkan dampak K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan), dikenakan sanksi pidana. (OL-11)

Related Post