Brigjen Prasetijo Jadi Tersangka

Brigjen Prasetijo Jadi Tersangka

TIM penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka kasus pemalsuan surat ustaz untuk membantu pelarian buron urusan korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Joko S Tjandra.

Penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Kampung Sipil (Korwas PPNS) Bareskrim Polri itu berdasarkan hasil gelar urusan kemarin pagi.

‘’Dari hasil gelar tersebut, maka hari ini (kemarin) saya menetapkan status tersangka untuk Brigjen PU (Brigjen Prasetijo Utomo), ’’ ujar Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Listyo mengatakan, di kasus ini penyidik telah menyelia sekitar 20 saksi. Dari penjagaan itu, polisi mendapatkan barang petunjuk dengan objek perkara surat jalan bernomor 77 tertanggal 3 Juni 2020 dan surat hasil penjagaan covid-19 bernomor 990 tanggal 18 Juni 2020 untuk Joko Tjandra.

“Dua surat jalan itu dibuat untuk perintah tersangka PU, ” paparnya.

Listyo juga menjelaskan bahwa Prasetijo memerintahkan Kompol Johnny Andriyanto untuk memanas-manasi surat yang telah dipergunakan di perjalanan oleh Anita Kolopaking serta Joko Tjandra.

“Saudara AK dan simpulan berperan menggunakan surat palsu tersebut, ” ucap Listyo.

Dia menegaskan awak penyidik terus melakukan pendalaman buat menemukan ada nya kemungkinan simpulan lain yang membantu pembuatan tulisan jalan dan mengatur perjalanan Joko Tjandra sehingga bisa melenggang ke luar-masuk Indonesia.

“Tim saat ini masih terus bekerja untuk melakukan pengkajian terhadap kemungkinan munculnya tersangka-tersangka gres, ” kata Listyo.

Atas perbuatannya, Brigjen Prasetijo dijerat dengan Pasal 264 KUHP ayat 1 dan dua juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHP dengan ancaman azab 6 tahun.

Selain pasal sangkaan tersebut, Listyo menegaskan, Prasetijo juga dijerat Pasal 426 KUHP karena membantu orang yang telah dirampas kemerdekaannya. Penerapan sangkaan itu juga dikerjakan berdasarkan keterangan saksi.

Empat kali mangkir

Joko Tjandra untuk keempat kalinya tidak menghadiri sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Daerah Jakarta Selatan, kemarin.

Majelis hakim dengan diketuai Nazar Effriandi memutuskan untuk meneruskan berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, jaksa penuntut umum menyatakan penolakan.

Jaksa Ridwan Ismawanta mengatakan pihaknya berpegang pada Pasal 265 ayat (2) KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012, dan SEMA Nomor 4 Tarikh 2016, yang mewajibkan terpidana atau darah daging yang mengajukan PK terlihat dalam persidangan.

“Kalau tidak hadir, kudu ditolak. Tapi ternyata di berita acara persidangan tadi terungkap terekam satu klausul akan diteruskan cocok dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tersebut yang kami tolak. Makanya kami menolak tanda tangan berita kegiatan persidangan, ” tutur jaksa Ridwan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung telah memeriksa pengacara Joko Tjandra, Anita Kolopaking, terkait pertemuannya dengan sejumlah pejabat kejaksaan yang sempat beredar dalam media sosial, kemarin.

Namun, Kepala Was-was Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Keadaan Setiyono enggan mengungkapkan hasil penelitian.

Sebelumnya, Mabes Polri juga telah menyelia Anita terkait swafoto dengan Brigjen Prasetijo dan Joko Tjandra dengan beredar ke publik. Mabes Polri telah mengajukan surat permohonan pence gahan ke luar negeri untuk Anita Kolopaking. (Uta/Rif/X-10)

Related Post