Deifisit APBN Hingga Agustus 2020 Capai Rp500, 5 Triliun

Deifisit APBN Hingga Agustus 2020 Capai Rp500, 5 Triliun

KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp500, 5 triliun atau 3, 05% maka Agustus 2020. Deifisit itu dikarenakan kinerja penerimaan negara sebesar Rp1. 034, 1 triliun, lebih lembut dibanding belanja yang mencapai Rp1. 534, 7 triliun.

“Posisi Agustus, kita dalam posisi defisit mencapai Rp500, 5 triliun, atau 3, 05% terhadap PDB. Ini adalah kemajuan defisit yang sangat besar dibandig tahun lalu yang sebesar Rp197, 9 triliun. situasi ini kudu kita jaga meski kondisi sebab SBN yield kita mengalami kemerosotan, namun kita tetap harus waspada, ” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN secara virtual, Selasa (22/9).

Ia menyebutkan, realisasi penerimaan negeri yang sebesar Rp1. 034, satu triliun itu berasal dari petunjuk perpajakan sebesar Rp798, 1 triliun atau 56, 8% terhadap tumpuan yang ada di Perpres 72/2020 sebesar Rp1. 404, 5 triliun. Kinerja perpajakan itu mengalami pertumbuhan minus 13, 4% bila dipadankan capaian di Agustus 2019 dengan sebesar Rp921, 5 triliun.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber penerimaan lain tercatat mencapai Rp232, 1 triliun atau 78, 9% terhadap target dalam Perpres 72/2020 yang sebesar Rp294, 1 triliun. Meski begitu, pertumbuhan PNBP beruang di zona minus 13, 5% bila dibandingkan periode yang serupa di 2019 sebesar Rp268, 2 triliun.

Sedangkan sumber penerimaan lain bersifat hibah, kata Sri Mulyani, menikmati peningkatan signifikan bilan dibandingkan dengan 2019. “Penerimaan hibah kita menyentuh Rp4 triliun, agak meningkat dibanding kondisi tahun lalu yang hanya Rp0, 5 triliun, ” tuturnya.

Adapun realisasi belanja yang sebesar Rp1. 534, 7 triliun pada Agustus 2020 telah mencapai 56% sebab target dalam Perpres 72/2020 sejumlah Rp2. 739, 2 triliun. Kemampuan belanja itu mengalami pertumbuhan 10, 6% bila dibandingkan capaian Agustus 2019 yang hanya Rp1. 338, 1 triliun. Besaran belanja tersebut berasal dari belanja pemerintah tengah yang mencapai Rp977, 3 triliun atau 49, 5% dari target sebesar Rp1. 975, 2 triliun.

Belanja pemerintah pusat itu berasal sebab belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang terealisasi Rp517, 2 triliun atau 61, 8% dari alokasi yang dianggarkan dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp836, 4 triliun. Sedangkan belanja non K/L terealisasi Rp460, 1 triliun atau 40, 4% dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp1. 138, 9 triliun.

“Belanja saat ini merupakan 49, 5% dari total program belanja pemerintah pusat. Belanja K/L juga naik 7, 4%, biar dibandingkna growth tahun lalu yang 9% ini lebih rendah, namun sebagian belanja non K/L utamanya penanganan covid melonjak sangat mulia, yaitu Rp460 triliun dibandingkan tarikh lalu Rp375, 9 triliun, bermakna terjadi kenaikan 22, 4%, ” imbuh Sri Mulyani.

“Artinya, berbagai kesibukan untuk melakukan akselerasi belanja pada dalam rangka meminimalkan dampak covid sudah mulai terlihat di kamar Agustus ini dan akan tetap berlangsung di bulan September. Kita berharap triwulan III, maka bayaran pemerintah bisa menyumbangkan secara pasti dan kuat pada saat demand dari sisi konsumsi dan investasi dan ekspor mengalami posisi pelemahan, ” sambung dia.

Peningkatan juga terjadi pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terealisasi sebesar Rp557, 4 triliun atau 73% dari alokasi yang dianggarkan dalam Perpres 72/2020 mencapai Rp763, 9 triliun. Realisasi itu meliputi transfer ke daerah yang realisasinya mencapai Rp504, 7 triliun & belanja Dana Desa sebesar Rp52, 7 triliun.

“Ini kita harapkan pada kondisi covid dengan adanya belanja yang cukup besar pada kenaikannya di desa bisa memberikan ketahanan pada masyarakat desa. Dan belanja non K/L yang berhubungan dengan bansos bisa memberikan ketahanan pada seluruh masyarakat yang sedang bertemu covid, ” pungkas Sri Mulyani. (OL-4)

Related Post