Hapus Red Notice Joko Tjandra, IPW Minta Brigjen Nugroho Dicopot

Hapus Red Notice Joko Tjandra, IPW Minta Brigjen Nugroho Dicopot

INDONESIA Police Watch (IPW) memberikan apresiasi kepada Polri dengan telah melakukan mutasi terhadap Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim. Kini, IPW kembali mengecap nama baru yakni Brigjen Nugroho Wibowo yang telah menghapus red notice Joko Tjandra, dan diminta untuk  segera dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia.

Pemimpin Presidium Ind Police Watch Neta S Pane menyebut dari penelaahan pihaknya, dosa Brigjen Nugroho Wibowo sesungguhnya lebih berat ketimbang Brigjen Prasetijo. Sebab melalui surat No: B/186/V/2020/NCB. Div. HI tertanggal 5 Mei 2020, Brigjen Nugroho mengutarakan surat penyampaian penghapusan Interpol Red Notice Joko Tjandra kepada Dirjen Imigrasi.

Tragisnya, salah satu dasar penghapusan red notice itu adalah adanya surat Anna Boentaran tertanggal 16 April 2020 kepada NCB Interpol Indonesia yang meminta pencabutan red notice atas nama Joko Tjandra.

“Surat itu dikirim Anna Boentaran 12 hari setelah Brigjen Nugroho bersandar sebagai Sekretaris NCB Interpol Indonesia. Begitu mudahnya, Brigjen Nugroho menelungkupkan red notice terhadap buronan kakap yang belasan tahun diburu Bangsa Indonesia itu, ” kata Neta S Pane melalui keterangan sah yang diterima mediaindonesia. com, Kamis (16/7).

Baca juga:   Sponsor Surat Jalan Joko Tjandra, Brigjen Prasetijo, Dimutasi

Melihat fakta itu, IPW yakin ada persekongkolan sundal dari sejumlah oknum pejabat buat melindungi Joko Tjandra. Pihaknya biar ragu jika pemberian surat jalan merupakan inisiatif Brigjen Prasetijo, sesuai yang disampaikan Mabes Polri.

“Dua pranata besar di polri terlibat “memberikan karpet merah” pada sang buronan, yakni Bareskrim dan Interpol. Ke-2 lembaga itu nyata nyata menyembunyikan Joko Tjandra. Apa mungkin tersedia gerakan gerakan individu dari masing masing jenderal yang berinsiatif menyimpan Joko Tjandra, ” tanya Neta.

Neta pun menanyakan apakah mungkin kedua Brigjen tersebut begitu bodoh berinisiatif pribadi untuk Joko Tjandra. Padahal Brigjen Nugroho baru menjabat jadi Sekretaris NCB Interpol. Pun lalu mempertanyakan kemana suara Dirjen Imigrasi ketika Brigjen Nugroho melaporkan bahwa red notice Joko Tjandra telah dihapus.

“Semua ini hanya bisa dibuka jika Presiden Jokowi turun tangan untuk membersihkan Polri, dengan cara membentuk Tim Pencari Fakta Joko Tjandra. Tanpa itu semua, kasus Joko Tjandra akan tertutup gelap karena tidak mungkin jeruk mamah jeruk, ” tuturnya.

Akibat ulah para-para jenderal itu, kasus Joko Tjandra menjadi catatan hitam bagi Polri. Lembaga kepolisian yang seharusnya wajib menangkap buronan malah melindungi sang buronan kakap, bahkan memberinya tikar merah. Neta menyebut, sebagai arahan, Kapolri Idham Azis dan Kabareskrim Sigit, harus bertanggungjawab terhadap prahara ini.

“Kalau ini adalah inisiatif jenderal pelaku, bisa disimpulkan betapa tidak berwibawanya Kapolri dan Kabareskrim jadi jenderalnya bisa bertindak ngawur seolah-olah itu. Institusi Polri harus diselamatkan dari ulah para jenderal dengan bermental bobrok, ” pungkasnya. (OL-5)

Related Post