Janji Pilkada untuk Sebagian Dimungkinkan

Janji Pilkada untuk Sebagian Dimungkinkan

KETUA Majelis Permusyawaratan Kaum (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan prospek untuk menunda pemilihan kepala wilayah (pilkada) sebagian dimungkinkan apabila status pandemi memburuk. Meski demikian, Bambang menegaskan hal itu sangat tergantung pada hasil evaluasi pemerintah dan penyelenggara pemilu.

“Kalau covid semakin membahayakan undang-undang memberikan ruang untuk janji. Bisa saja ada daerah yang melanjutkan, tapi daerah dengan kasus tinggi bahasanya tidak dibatalkan namun ditunda dengan kurun waktu itu tertentu, ” ujarnya dalam jadwal seminar daring bertajuk “Pilkada di masa Pandemi” yang digelar oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI), Senin, (12/10).

Webinar dibuka sebab sambutan Rektor UI Prof. Selaput Kuncoro yang dimoderatori oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Kebijakan Imam Prasodjo.

Bambang mengakui bahwa penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi masih menyisahkan permasalahan selain masalah kesehatan juga masalah lain seperti kontribusi pemilih yang dikhawatirkan menurun, had kualitas pilkada yang rentan berpotensi terjadinya politik uang.

Oleh karena itu, Bambang menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 6/2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ke-3 UU 1 tahun 2015 tentang Pilkada Serentak, telah memberikan prinsip hukum dilangsungkannya pilkada, tetapi sedang ada peluang dilakukan penundaan balik seperti diatur dalam ketentuan bab 201 A ayat 3 yang berbunyi “Dalam hal pemungutan bahana serentak sebagaimana dimaksud pada bagian (2) tidak dapat dilaksanakan, pengumpulan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir. ”

Baca juga: Doni Prihatin Kelompok Langgar Protokol Kesehatan

Sementara itu, Kiai Besar FISIP UI Valina Singka menyampaikan pelanggaran yang terjadi era pendafaran calon kepala daerah pada 4 -6 September memperlihatkan kalau penyelenggara pemilu belum bisa menjamin protokol kesehatan dijalankan dengan taat.

Dia pun berpendapat penundaan pilkada hendak lebih banyak memberikan manfaat jarang lain pemerintah lebih maksimal di dalam pengendalian pandemi Covid-19, serta menyiapkan dasar hukum mengenai tata cara, mekanisme dan prosedur penyelenggraan pilkada di tengah pandemi. Penundaan pilkada, imbuhnya bisa dilakukan parsial ataupun serentak.

“Kita perlu sangat berhati-hati bagian regulasi yang harus diperbaiki zaman. mereka (penyelenggara pilkada) harus melayani mitigasi risiko dan mereka punya kewenangan untuk mengatakan suatu wilayah yang sudah cukup mampu ataupun tidak untuk ditunda. KPU kudu bersuara kuat menjamin proses seluruh proses tahapan sehat dan aman jiwa, ” tegasnya.

Baca juga: Arahan Presiden, Demonstrasi Omnibus Law Jangan Siap Klaster Baru

Hal senada disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo. Ia menuturkan seandainya seandainya dalam pelaksanaan pilkada berlaku kematian atau lonjakan kasus positif Covid-19 yang besar semakin luhur, dimungkinkan dilakukannya gugatan kelompok bangsa (class action) terhadap penyelenggara pilkada atau pemerintah.

“Bisa saja dianggap melanyak hak asasi manusia. Class action sangat mungkin potensinya, ” ucapnya.

Dalam sisi lain, pemerintah tetap optimis pilkada serentak dapat diselenggarakan di tengah pandemi dengan pendekatan adat kesehatan yang ketat. Asisten Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) Yusran Yunus menyampaikan pemerintah optmis membawa seluruh pemangku kepentingan yang tersedia untuk bersama-sama menyamakan persepsi bahwa risiko penularan Covid-19 dapat diminimalkan apabila semua pihak patuh kepada protokol kesehatan.

“Sudah dibuktikan di Korea Selatan, pemilihan digelar pada zaman pandemi tapi pemilih lebih gede, ” ucapnya. (OL-4)

Related Post