KPU Ingin TPS Steril dari Covid-19

KPU Ingin TPS Steril dari Covid-19

KPU memastikan pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020 mau berlangsung aman. Komisioner KPU Ajaran Saputra menegaskan KPU akan menguatkan status kesehatan para petugas dengan melayani pemilih di tempat pengumpulan suara (TPS).

“Kami pastikan bahwa semua petugas yang akan melaksanakan cara pemungutan suara berstatus sehat dan bersih dari covid-19, ” perkataan lham dalam diskusi Polemik Trijaya bertema Menghitung kualitas pilkada masa pandemi, kemarin.

KPU akan melakukan rapid test kepada seluruh petugas TPS. Jika ditemukan hasil tes rapid yang reaktif, KPU akan menyilih petugas yang bersangkutan. Hal yang serupa dilakukan juga untuk panitia aparat pemuktahiran data pemilih (PPDP) dengan akan melakukan kegiatan coklit keterangan pemilih.

“PPDB sebelum terjun ke lapangan itu juga sudah dilakukan rapid test. Kalaupun ada yang reaktif, karena masa kerja PPDP itu hanya 1 bulan, itu tepat kita ganti, ” paparnya.

Selain itu, KPU juga telah menyiapkan kedok di setiap TPS untuk dikasih kepada masyarakat yang kedapatan tidak menggunakan masker. Jumlah masker yang disediakan mencapai 20% dari jumlah yang ada dalam daftar pemilih di masing-masing.

“Kami juga menyiapkan 20% masker jika ada masyarakat dengan tidak membawa masker dan sebagainya. Jadi, prosesnya sudah sedemikian ragam kita rancang. ’’

Menurut Ilham, tidak hanya masker, KPU juga mengatur waktu kedatangan para pemilih dengan bisa menggunakan hak pilihnya di TPS. Hal itu dilakukan untuk menghindari penumpukan kerumunan jumlah pemilih di TPS. Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan oleh KPU semasa 5 jam, TPS mampu melayani hingga 325 pemilih.

Anggota Bawaslu M Afi ffudin mengungkapkan sejumlah uzur yang berpotensi muncul dalam hari pemungutan suara. Kendala itu beruang di luar sisi-sisi teknis dengan lebih banyak berhubungan dengan penerapan protokol kesehatan.

“Misalnya, kalau kita menentang kemarin yang membuat agak periode pemilih masuk itu ternyata kala dibagikan atau dipanggil itu membentuk dikasih sarung tangan. Oh tersebut membuat antreannya panjang. Kalau kita hitung 1 orang itu mampu minimal ini 2 menit di TPS, ” tutur Afi f.

Afif melanjutkan kondisi itu belum ditambah dengan kampanye ramah lingkungan, utamanya penggunaan tisu setelah pemilih diberikan tanda tinta untuk membersihkan tangan mereka.

“Yang lain catatan kita, orang-orang disabilitas tunanetra itu enggak bisa, sarung tangan meski plastik tersebut tak bisa membaca template pada TPS, ” ujarnya.

Kendala lainnya, Afif melihat data pribadi yang terekam dalam C6 atau undangan. Ia berharap, meski memiliki NIK sempurna, potensi penyalahgunaan masih mungkin terjadi karena sebelum undangan diterima calon pemilih, data pribadi ini bisa dikopi dan diprint yang dikhawatirkan disalahgunakan untuk tujuan lain. (Uta/P-1)

Related Post