Ombudsman Jakarta Sebut DKI Tergesa-Gesa Putuskan Ganjil Genap

Ombudsman Jakarta Sebut DKI Tergesa-Gesa Putuskan Ganjil Genap

OMBUDSMAN Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Awam (Ombudsman Jakarta Raya) mempertanyakan dalil Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta yang memberlakukan ganjil genap mulai Senin (3/8).

“Pemberlakuan ganjil genap di tengah kenaikan angka covid-19 di Jakarta merupakan keputusan dengan tergesa-gesa dan tidak memiliki perspektif yang utuh tentang kebencanaan, ” ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho pada keterangan resminya, Senin (3/8).

Penyelesaian kemacetan di Jakarta selama masa PSBB transisi I dan II kudu berangkat dari akar masalahnya. Ombudsman Jakarta Raya menengarai tingginya nilai pelaju dari wilayah penyangga Jakarta penyebab kemacetan di jam-jam berperan. Kemudian penumpukan penumpang di pemindahan publik khususnya Commuter Line disebabkan oleh ketidakpatuhan instansi pemerintah, BUMN dan BUMD juga perusahaan swasta dalam membatasi jumlah pegawainya yang harus masuk bekerja.

Memberlakukan ganjil lengkap tanpa didahului melakukan pengawasan & penindakan terhadap instansi, lembaga dan perusahaan yang melanggar hanya hendak mengalihkan para pelaju dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

“Kebijakan Dishub DKI yang memberlakukan jarang genap pada hari Senin, 3 Agustus 2020 jelas mendorong munculnya klaster transmisi covid-19 ke transportasi publik, ” papar Teguh.

Menyuarakan juga:   Jakarta Kembali Terapkan Ganjil Genap, Warga Beralih Gunakan KRL

Dishub juga tidak kepalang tanggung mewacanakan pemberlakukan ganjil genap 24 jam dan melibatkan pengguna kendaraan roda dua.

“Kalau itu sampai terjadi sementara pengawasan dan penegakan preskripsi pembatasan kerja karyawan belum menunjukan hasil yang memadai, yang mau terjadi adalah penumpukan penumpang dengan mengular di stasiun-stasiun Commuter Line, ” tutur Teguh.

Ombudsman Jakarta Raya meyakini kebijakan tersebut berpotensi memajukan penyebaran covid-19 di Commuter Line.

“Jujur saja, saat ini hanya Commuter Line yang masih mampu mengangkut pelaju dalam jumlah besar, angkutan lain seperti bus sudah tidak mungkin diandalkan, ” ungkapnya.

“Dengan relaksasi untuk sektor transportasi darat dengan tidak kunjung cair, organda sebetulnya sudah angkat tangan untuk melayani pelaju, ” lanjut Teguh.

Sementara sandaran dari Pemprov DKI dan Kemenhub sebetulnya tidak cukup membantu menurunkan angka jumlah pelaju Commuter Line karena keberadaan bis gratis malah memicu konsumen baru yang menunggangi bis gratis daripada peralihan konsumen Commuter Line ke fasilitas perbantuan tersebut.

Di sisi lain, PT KCI telah mengerahkan seluruh upaya dengan pengerahan armada secara maksimal, periode keberangkatan yang sangat pendek antarkereta, dan penerapan protokol kesehatan.

“Jika limpahan dari pengguna kendaraan pribadi elok roda dua maupun roda 4 sangat tinggi, maka kemungkinan dengan bisa dilakukan PT KCI cuma dua, membiarkan penumpang mengular pada antrean atau membuka gerbong-gerbong mereka untuk mengangkut penumpang sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan physical distancing, ” pungkasnya. (OL-5)

Related Post