Ombudsman Periksa 3 Kepala SMKN di Depok Terkait Zonasi PPDB

Ombudsman Periksa 3 Kepala SMKN di Depok Terkait Zonasi PPDB

OMBUDSMAN Jakarta Raya memanggil dan memeriksa 3 Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Praja Depok, Selasa (21/7).

Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P Nugroho, mengutarakan pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan dari 3 Kepala SMKN tersebut terkait zonasi Penerimaan Peserta Asuh Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021, beberapa waktu lalu.

Tiga Kepala SMKN yang dipanggil itu ialah Besar SMKN 1 Lusi Triana, Besar SMKN 2 Holil dan Kepala SMKN 3 Tatang. SMKN 1, beralamat di Jalan Tapos, Kecamatan Tapos.

Adapun SMKN 2, beralamat di Jalan Sawangan, Kecamatan Sawangan & SMKN 3 beralamat di Ulama Merdeka, Kecamatan. Sukmajaya.

“Kami meminta Kepala SMKN 1, 2, 3 untuk menjelaskan permasalahan sistem saat PPDB lalu kebijakan apa yang diambil untuk penyelesaiannya, ” kata Teguh kepada Media Indonesia, Selasa (21/7).

Prawacana Teguh, 3 Kepala SMKN terlihat di Kantor Ombudsman Jakarta Besar untuk memenuhi pemanggilan tersebut. Pantas jadwal, klarifikasi berlangsung pada memukul 10. 00 WIB hingga 13. 00 WIB.

Baca juga:   Anies Berencana Satukan PPDB Negeri dan Swasta

Teguh mengatakan 3 Kepala SMKN memberikan penjelasan sekali lalu klarifikasi terkait laporan orang gelap siswa yang masuk ke Ombudsman Jakarta Raya.

“Permasalahannyakarena masalah zonasi, bukan pungutan liar atau jual beli bangku, ” kata Teguh.

Teguh mengingatkan sekolah-sekolah baik SMKN maupun SMA negeri di Kota Depok tidak melakukan praktik jual beli kursi atau bangku kepada siswa.

Seorang guru SMA 2 Kota Depok melaporkan di SMA 2 Kota Depok masih kosong 1 ruang status.  

“Hanya 9 dari 10 bagian kelas yang di pakai. (Ada) 1 ruang kelas untuk 36 peserta didik dikosongkan, ” katanya, Senin (20/7).

Ia menduga 1 kawasan kelas kosong tersebut akan dijual belikan atau diberikan kepada anak titipan, yang hingga saat ini belum diterima sebagai peserta didik.

Persis dengan SMA 2, SMA jati lainnya seperti SMA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kata guru tersebut juga mengosongkan masing-masing 1 dari 10 tempat kelas.

“Oleh karena itu, lembaga terpaut segera menginvestigasi dan mengusut kasus tersebut untuk menghindari praktek berniaga beli kursi, mengingat masih tersedia ribuan calon siswa diluar kian yang belum terdaftar sebagai peserta didik di Kota Depok, ” pungkasnya. (A-2)

Related Post