Pemutakhiran DTKS Bisa Luruskan Bansos

Pemutakhiran DTKS Bisa Luruskan Bansos

PEMERINTAH telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait percepatan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan baik (DTKS) oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.  

SKB ini diharapkan dapat memajukan kualitas pemutakhiran data sehingga rencana penanganan kemiskinan semakin tepat bahan. Hal itu tertuang dalam SKB Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri No 360. 1/KMK/2020, No 1 Tahun 2020, No 460-1750 Tahun 2020 tentang Dukungan Percepatan Pemutakhiran Data Harmonis Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Kawasan Kabupaten/Kota.

Menteri Sosial Juliari P Batubara menyambut baik  penerbitan regulasi itu. Sebab, katanya, selama ini pemutakhiran data menjadi isu krusial pertama dalam berbagai program pembangunan kesejahteran sosial.

“Selama ini masih ada urusan pemutakhiran data yang  menjadi tantangan dalam penyaluran berbagai bantuan  untuk penerima manfaat, ” kata Mensos Juliari kemarin.

Dalam SKB ini kalau secara garis besar, tugas & fungsi Kemensos ialah menyiapkan DTKS sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran  DTKS melalui SIKS-NG, menetapkan DTKS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan pemda, dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Gajah Dalam Negeri. Adapun tugas & fungsi Kemendagri ialah memfasilitasi pemda (kabupaten/kota) untuk melakukan pemadanan DTKS dengan nomor induk kependudukan.

Tugas & fungsi Kementerian Keuangan antara lain  melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS dan  mendorong pemda melalui kebijakan pengenaan sanksi  terhadap penyaluran biaya transfer umum dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan.

Pemutakhiran DTKS ini dinilai sangat penting karena selama itu pendataan sosial dinilai sangat membatalkan. Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan lantaran 500 lebih kabupaten dan kota di Indonesia hanya sekitar 100 daerah yang memperbaharui  data kemiskinan selama 10 tahun terakhir. (Ifa/H-1)

Related Post