Rencana KEK dan FTZ Dinilai Sudah tak Relevan Lagi

Rencana KEK dan FTZ Dinilai Sudah tak Relevan Lagi

DIREKTUR National Maritime Institute (NAMARIN) Siswanto Rusdi menilai konsep pemfokusan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ataupun Free Trade Zone (FTZ) telah tidak relevan lagi ketika pabrik yang ada di wilayah itu justru berkompetisi dengan industri sejenis di dalam negeri.

“Bagaimana bisa relevan ketika misalnya industri kapal serta galangan yang sudah menyebar pada banyak wilayah kemudian harus menerima kenyataan harus berkompetisi dengan landasan kapal di Batam yang menyambut insentif tersebut, ” ujarnya lantaran keterangan tertulis yang diterima, Kamis (24/12).

Saat ini, kata Siswanto, sebaran galangan kapal nasional tidak pecah. Dari 141 pelabuhan di Nusantara yang dikelola BUMN pelabuhan, hanya 20% di antaranya yang memiliki galangan kapal. Sebagian besar terpusat di Batam, Tanjung Priok (Jakarta), dan Surabaya.

Dalam kajian yang dilakukan PT PAL tahun 2016 pascaditerapkannya Peraturan Pemerintah 10/2012 tentang Perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai dan tata laksana pemasukan dan berterima barang ke dan dari serta berada di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan terbuka dan pelabuhan bebas, jelas tampak adanya ketidakadilan yang terjadi akibat sistem perpajakan yang diterapkan.

Industri pesawat dan galangan di wilayah Batam cukup membayar pajak 1, 5%-3%. Sementara pengusaha kapal dalam jati di luar wilayah Batam, kudu menanggung pajak hingga 19%-30, 5%. Ini jauh lebih mahal dipadankan impor kapal yang hanya dikenai pajak sekitar 12, 5%-17, 5%.

“Kondisi ini menyebabkan galangan kapal dalam Indonesia yang padat teknologi, modal dan tenaga kerja kesulitan bekerja sehingga menyebabkan daya serap pelajaran baku utama mereka yakni baja ikut tersendat, ” terang Siswanto.

Baca juga:   Sandiaga Dorong Kolaborasi Selamatkan Industri Turisme

Dalam kondisi seperti ini, imbuh tempat, pemerintah perlu memikirkan ulang rancangan KEK atau FTZ dengan kembali pada konsep klasterisasi industri dengan bertujuan mengintegrasikan industri.

“Sebagai contoh pabrik galangan seharusnya berdekatan dengan pelabuhan dan industri baja sebagai bahan baku. Itu idealnya, dalam suasana saat ini semestinya diberikan insentif terhadap industri-industri yang saling bersentuhan, ” imbuh Siswanto.

Dia menilai, jika pemerintah bersikeras mempertahankan konsep KEK maupun FTZ maka pemerintah sepatutnya tegas. Apalagi hasil penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dinyatakan kalau pelaku usaha dari luar negeri telah terbukti mengakibatkan kerugian di industri dalam negeri.

Di samping itu, lanjutnya, pengenaan Bea Masuk Tempat Dumping (BMAD) perlu dilakukan biar tidak merugikan pelaku usaha aneh yang telah berinvestasi dan industri dalam negeri serta negara secara terus menerus.

Berdasarkan Laporan Hasil Penjagaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018, disebutkan bahwa dengan belum dikenakannya bea hadir anti dumping oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terhadap pengeluaran bahan baku dari Zona Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP), negara berpotensi dirugikan sebesar Rp34 miliar.

Senada, pelatih Universitas Internasional Batam Suyono Saputra, mengacu dari riset mendalam yang dilakukan terhadap strategi manajemen pada kawasan perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun menilai penerapan KEK dan FTZ keliru karena ketidaktegasan pemerintah.

“Penerapan KEK dan FTZ jadi salah arah karena motivasi yang seharusnya ditujukan untuk memacu produksi bertujuan ekspor justru bersaing dengan produk lokal sejenis. Itu makanya produsen lokal menjerit, ” jelasnya.

Pemerintah dinilai tidak tegas pasal membiarkan bahan baku dan hasil produksi yang ditujukan bagi pasar lokal justru tidak dikenai pajak yang seharusnya.

“Wajar jika produsen bahan baku baja dalam negeri tenggat industri kapal dan galangan di luar Batam menjerit ketika harus berhadapan dengan industri sejenis pada Batam yang mendapat beragam dorongan. Kalau mau adil ya negeri menerapkan pajak yang benar, ” pungkas Suyono. (OL-7)

Related Post