RUU Brexit Disahkan, Uni Eropa Meradang

RUU Brexit Disahkan, Uni Eropa Meradang

MAJELIS Rendah (House of Commons) Inggris mengesahkan agenda undang-undang (RUU) terkait perceraian Inggris dari Uni Eropa (Brexit). RUU yang mengemuka dalam pemungutan bahana Senin (14/9) waktu setempat, diusulkan Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson.

Namun, tetap ada pertentangan dari mantan PM Inggris dan bagian Partai Konservatif. RUU Pasar Privat disahkan dengan suara mayoritas 340 berbanding 263. Kritikus menyebut kesibukan itu sebagai pelanggaran hukum global.

RUU yang diperdebatkan Majelis Rendah sepanjang Senin malam, bertentangan dengan perjanjian Brexit versi Uni Eropa. Metode itu menimbulkan kritik dari mitra Uni Eropa dan anggota parlemen Konservatif.

Baca juga:   Inggris Tolak Penundaan Transisi Pasca-Brexit

Dengan melewati pembahasan kedua, RUU mau menghadapi perdebatan empat hari sedang. Pada tahap itu, anggota kongres masih bisa menyisipkan revisi yang bisa mengubah makna RUU secara keseluruhan.

Pengesahan RUU pun memicu tuduhan luas dari kalangan politikus dan partai. “Masih tidak percaya barang apa yang kita saksikan, ” bunyi cuitan Caroline Lucas, seorang bagian parlemen dari Partai Hijau.

“Ini tak ada hubungannya dengan pandangan mengenai Brexit–ini tentang siapa kita jadi sebuah negara–tentang supremasi hukum–tentang keyakinan paling dasar dari demokrasi terbuka, ” tegasnya.

Partai Nasional Skotlandia juga mengecam RUU tersebut. “Itu mengabaikan hukum internasional, menyerang demokrasi Skotlandia. Serta, mengancam NHS dan servis publik kami. Memaksakan Brexit yang ekstrem bertentangan dengan keinginan saya, ” bunyi pernyataan partai.

Mengaji juga:   Uni Eropa Balik Ingatkan Konsekuensi dari  Brexit

RUU tersebut mencakup ketentuan bahwa negeri Inggris dapat menyampingkan perjanjian penarikan yang dibuat dengan Uni Eropa. Dalam hal ini, terkait perdagangan antara Inggris daratan dan Irlandia Utara.

Sebelumnya, Johnson mengklaim Uni Eropa berusaha memaksa Inggris untuk menerima peraturan tertentu. Blok tersebut dikatakannya mengancam untuk menggunakan “interpretasi ekstrem” dari perjanjian Brexit.

Dia menyebut RUU yang diusulkan sebagai “paket kekuatan pelindung”. Serta, tidak akan menyampingkan perjanjian dengan Uni Eropa. Tetapi, memungkinkan pemerintah untuk merespons ancaman dari blok tersebut. (Deutsche Welle/OL-11)

Related Post